Dasar Organisasi

BAB I
A N G G O T A

Pasal 1 : Kewajiban Anggota

1. Setia dan menjaga nama baik organisasi
2. Mengikuti kegiatan organisasi dan mendukung amal usahanya, serta mentaati AD / ART IKKAD
3. Mengamalkan syariat islam secara benar
4. Setiap ada perubahan keluarga ; kelahiran – kematian, perkawinan – perceraian dan pindah alamat, diharap memberitahukan kepada Pengurus IKKAD

Pasal 2 : Hak Anggota.

Anggota berhak berpendapat – bersuara, memilih dan dipilih serta hak positif lainnya

BAB II
PIMPINAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1 : Pengurus Pusat (Pimpinan Organisasi)

1. Tugas dan wewenang Pengurus Pusat
   1. Menentukan kebijaksanaan Organisasi berdasarkan AD / ART, hasil Musyawarah Besar dan Kebijakan Organisasi
   2. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan keputusan Musyawarah Besar.
   3. Membuat tata – kerja organisasi (job description)
   4. Pengurus Pusat terdiri dari minimal Ketua Umum, Ketua I, I dan II, Sekretaris Umum dan wakilnya, Bendara dan pembantu – pembantu lainnya.
2. Ketua Umum dipilih oleh Musyawarah Besar untuk masa bakti 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa – masa bakti berikutnya.

Pasal 2 : Badan Otonom dan Pengurusnya.
Badan Otonom adalah organisasi dibawah IKKAD yang diberi wewenang penuh oleh Pengurus Pusat IKKAD untuk mengatur dirinya sendiri dalam hal kepengurusan, keuangan, kegiatan dan pengembangannya. Walau demikian harus selalu dalam kerangka / lingkup AD / ART IKKAD
Pasal 3 : Silaturrahim 3 tahunan dan Buku Silsilah.

1. Pengurus Pusat Mengagendakan acara silaturrahim Keluarga Besar IKKAD setiap 3 Tahun sekali.
2. Dalam acara Silaturrahim tersebut sudah diterbitkan dan diedarkan Buku Silsilah Keluarga IKKAD terbaru – dengan isi / data selengkap mungkin.
3. Pengurus Pusat mengdakan pertemuan – pertemuan Pengurus beserta badan – badan otonom dan para sesepuh paling sedikit dua kali dalam satu tahun.

BAB III
PERATURAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 1 : Musyawarah Besar.

1. Musyawarah Besar diadakan oleh Pengurus Pusat.
2. Pokok materi Musyawarah Besar :
   1. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pusat meliputi :
      1. Kebijaksanaan Pengurus Pusat
      2. Organisasi
      3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah Besar
      4. Keuangan
      5. Lain – lain
   2. Pemilihan Pengurus Pusat dan penetapan Ketua Umumnya
   3. Program Kerja
   4. Masalah organisasi yang bersifat umum
3. Isi materi dan rangkaian kegiatan Musyawarah Besar ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKKAD dengan memperhatikan AD / ART IKKAD
4. Peserta Musyawarah IKKAD
   1. 2 Orang wakil Qobilah
   2. 2 Orang dari masing – masing Badan Otonom
   3. Seluruh Pengurus Pusat IKKAD
   4. Warga IKKAD yang dianggap berkompeten, maksimal 20 Orang.
5. Hak peserta Musyawarah Besar :
   1. Hak bicara, hak suara. Setiap peserta berhak satu suara.
   2. Undangan, acara dan pokok – pokok materi sedapat mungkin telah disampaikan kepada yang bersangkutan satu bulan sebelum Musyawarah Besar.
   3. Musyawarah Besar dinyatakan sah, apabila dihadiri sedikitnya separoh lebih satu dari jumlah peserta yang diundang.
      Apabila quorum tidak dapat dicapai sedang semua prosedur MUBES sudah terpenuhi, maka demi lancarnya roda organisasi, MUBES tersebut dapat dinyatakan sah.
6. Keputusan MUBES dianggap sah mulai berlaku setelah MUBES berlalu, dan tetap berlaku sampai di lakukan MUBES berikutnya.

Pasal 2 : Musyawarah Besar Luar Bisaa.

1. Musyawarah Besar Luar Bisaa diadakan untuk membicarakan masalah – masalah yang mendesak, yang tidak dapat diputuskan oleh Pengurus Pusat dan tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya MUBES.
2. Undangan dan acara selambat – lambatnya satu bulan sebelum berlangsungnya MUBES Luar Bisaa sudah harus disampaikan kepada yang bersangkutan.
3. Ketentuan – ketentuan lain tentang MUBES Luar Bisaa sama dengan ketentuan – ketentuan MUBES.

Pasal 3 : Musyawarah Badan Otonom

1. Musyawarah Badan Otonom diselenggarakan oleh Badan Otonom dengan tetap mengacu pada AD / ART IKKAD
2. Agenda dan kegiatan serta pelaksanaan Musyawarah Badan Otonom, ditentukan oleh Badan Otonom

Pasal 4 : Musyawarah Qobilah

1. Musyawarah Qobilah diselenggarakan oleh Qobilah
2. Agenda dan kegiatan serta pelaksanaan Musyawarah Qobilah, ditentukan olegh Qobilah
3. Musyawarah Qobilah tetap mengacu pada AD / ART IKKAD

Pasal 5 : Urutan waktu pelaksanaan Musyawarah

1. Musyawarah Badan – Badan Otonom dan Qobilah
2. Musyawarah Besar IKKAD

Pasal 6 : Musyawarah lain yang bisa dilaksanakan ialah musyawarah rapat kerja dan musyawarah – musyawarah lain yang sifatnya perlu dilakukan.

BAB IV
K E U A N G A N

Pasal 1 : Sumber keuangan organisasi didapat dari iuran anggota, sumbangan, zakat / infaq dan sumber – sumber lain yang sah dan halal

Pasal 2 : Keuangan Organisasi dipergunakan untuk membiayai kegiatan organisasi, termasuk kegiatan sosialnya.

Pasal 3 : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi dibuat setiap tahun

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 1 : Perhitungan Tahun dimulai pada bulan Syawwal, dan Tahun Miladiyyahnya disesuaikan dengan bulan / tahun tersebut.

Pasal 2 : Surat – surat resmi menggunakan tanggal dan tahun Hijriyyah disamping tanggal dan tahun Miladiyyah.

Pasal 3 : Penyusun tata kerja organisasi tidak boleh bertentangan dengan AD / ART

Pasal 4 : Hal – hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian dengan kebijaksanaan Pengurus Pusat.

BAB VI
P E N U T U P

Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan oleh Rapat II Pengurus Pusat IKKAD Periode 1420 – 1425 H / 2000 – 2004 M, tanggal 2 Robiul Tsani 1422 H / 24 Juni 2001 M dan berlaku sejak disahkan.

BAB I
PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa ajaran terpenting dari agama islam adalah ibadah – hablun minallah / berhubungan dengan Allah dan hablun minannas / berhubungan dengan sesama manusia / termasuk silaturrahim.
Sebagai usaha mewujudkan ajaran tersebut yang merupakan usaha untuk meningkatkan ketaqwaan, izzul islam wal muslimin dan sarana berhimpun untuk beramal sholeh : anak cucu keturunan Kyai Abdul Djabbar – Maskumambang – membentuk organisasi.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU DAN PENDIRI

Pasal 1 : Organisasi ini bernama : Ikatan Keluarga Kyai Abdul Djabbar, disingkat dengan IKKAD
Pasal 2 : Kedudukan : organisasi ini berkedudukan di Gresik (Jawa Timur).
Pasal 3 : Organisasi ini didirikan di Surabaya pada tanggal …………… H / 9 Maret 1972 M untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 4 : Pendiri organisasi ini adalah :
a. Bapak. Kh. Muchtar Faqih
b. Bapak KH. Chamim Syahid
c. Bapak KH. Adlan Aly

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5 : Organisasi ini berdasarkan Islam
Pasal 6 : Tujuan organisasi ini didirikan : Untuk memelihara dan mempererat hubungan kekeluargaan anak cucu keturunan Kyai Abdul Djabbar dan melaksanakan ukhuwwah serta dakwah Islamiyah dalam arti luas di kalangan anggota.

BAB IV
AMAL DAN USAHA

Pasal 7 : Menggiatkan silaturrahim, memperteguh iman serta membina akhlaqul karimah
Pasal 8 : Membimbing kearah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan ajaran islam.
Pasal 9 : Menggiatkan dakwah Islamiyah dan meningkatkan amar ma’ruf – nahi munkat

BAB V
ANGGOTA

Pasal 10 : Anggota IKKAD adalah :
a. Putera atau puteri keturunan Kyai Abdul Djabbar.
b. Orang – orang yang menikah dengan putera – puteri keturunan Kyai Abdul Djabbar
Pasal 11 : Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI
PIMPINAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12 : Pimpinan IKKAD ditingkat pusat disebut dengan Pengurus Pusat, disingkat PP dengan masa bakti lima tahun
Pasal 13 : Selain pengurus pusat terdapat kepengurusan badan – badan otonom di bawahnya, sebagai berikut :
a. Wanita IKKAD
b. Generasi Muda IKKAD
Pasal 14 : Ketentuan pimpinan dan susunan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 15 : Musyawarah Besar (MUBES) ialah permusyawaratan IKKAD tertinggi yang diselenggarakan lima tahun sekali.
Pasal 16 : Musyawarah Badan Otonom ialah permusyawaratan badan – badan otonom di IKKAD yang diselenggarakan lima tahun sekali.
Pasal 17 : Ketentuan tentang permusyawaratan ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 18 : Sumber keuangan organisasi diperoleh dari sumber – sumber yang halal dan tidak mengikat.
Pasal 19 : Keuangan organisasi dipergunakan untuk membiayai organisasi
Pasal 20 : Ketentuan Penganggaran, Pembelanjaan dan Pengelolaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21 : Hal – hal yang lebih rinci yang tidak disebut dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 22 : Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pengurus Pusat dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23 : Anggaran Dasar dapat diubah oleh Musyawarah Besar
Pasal 24 : Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan dengan suara sedikit – dikitnya separuh lebih satu dari jumlah peserta Musyawarah Besar (quorum).
Apabila quorum tidak dapat dicapai meski seluruh prosedur MUBES sudah terpenuhi, sah tidaknya MUBES bisa ditentukan secara musyawarah oleh yang hadir berdasar asas maslahat / manfaat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 25 : Anggaran Dasar ini telah disahkan oleh MUBES LUAR BISAA di Jombang pada tanggal 22 Muharram 1422 H / 15 April 2001 M.
Pasal 26 : Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar Sebelumnya.